Beranda > adhimastra, materi kuliah > Tanggung jawab

Tanggung jawab

T a n g g u n g    J a w a b

K. Bertens ETIKA, Jakarta 2001 PT Gramedia

Sama seperti dalam banyak bahasa Barat, dalam bahasa Indonesia pun kata yang kita pakai untuk “tanggung ja­wab” ada kaitannya dengan “jawab”. Bertanggung jawab berarti: dapat menjawab, bila ditanyai tentang perbuatan-­perbuatan yang dilakukan. Orang yang bertanggung jawab dapat diminta penjelasan tentang tingkah lakunya dan bu­kan saja ia bisa menjawab – kalau ia mau – melainkan juga ia harus menjawab. Tanggung jawab berarti bahwa orang tidak boleh mengelak, bila diminta penjelasan tentang per­buatannya. Jawaban itu harus diberikan kepada siapa? Ke­pada dirinya sendiri, kepada masyarakat luas dan – kalau dia orang beragama – kepada Tuhan.

1.  Tanggung Jawab dan Kebebasan

Dalam “tanggung jawab” terkandung pengertian “penye­bab”. Orang bertanggung jawab atas sesuatu yang disebabkan olehnya. Orang yang tidak menjadi penyebab dan suatu akibat tidak bertanggung jawab juga. Bila teman saya meng­akibatkan kecelakaan lalu lintas, saya tidak bertanggung jawab, sekalipun ia menggunakan sepeda motor saya. Dalam hal ini saya tidak bertanggung jawab, justru karena tidak menjadi penyebabnya. Kalau seorang bapak melakukan tin­dakan kriminal dan karena itu dihukum penjara seumur hidup, maka hanya dialah yang bertanggung jawab, bukan istri atau anak-anaknya (dengan pengandaian tentu bahwa ia memang bertindak sendirian). Adalah sama sekali tidak adil, bila istri dan anak-anak dipersalahkan atau didiskriminasi akibat kejahatan si bapak itu, justru karena bukan merekalah yang melakukan tindak kejahatan itu. Tetapi untuk ben­tanggung jawab, tidak cukuplah orang menjadi penyebab, perlu juga orang menjadi penyebab bebas. Kebebasan adalah syarat mutlak untuk tanggung jawab.

Memang benar, dalam masyarakat arkais dulu tanggung jawab sering disamakan dengan penyebab begitu saja. Suatu benda yang mengakibatkan malapetaka (atau hanya di­percayai mengakibatkan malapetaka), langsung dimusnah­kan. Rumah yang dipercayai mengakibatkan penyakit, mi­salnya, dibakar. Bukan karena alasan higiene, melainkan karena semacam “balas dendam”. Dan lebih banyak contoh lagi tentang binatang yang dianggap “bertanggung jawab” karena membunuh seseorang. Dalam masyarakat arkais acap kali terjadi bahwa binatang yang telah mengakibatkan ke­matian seseorang harus dibunuh sendiri. Pendapat ini masih berkumandang dalam Kitab Suci Perjanjian Lama di mana dikatakan bahwa sapi jantan yang telah mengakibatkan kematian seseorang harus dirajam sampai mati (Kitab Ke­Iuaran 21:28). Pandangan arkais seperti mi dilatarbelakangi pemikiran magis. Walaupun dalam masyarakat modern pula kadang-kadang masih ada sisa pemikiran magis ini (orang tidak lagi mau memakai mobil yang pernah mengakibatkan kematian seseorang, umpamanya), namun bagi kesadaran moral kita suatu penyebab harus bersifat bebas untuk dapat dianggap bertanggung jawab. Itu berarti bahwa hanya ma­nusia sebagai makhluk rasional bisa bertanggung jawab dan ia hanya bertanggung jawab sejauh ia bebas.

Tanggung jawab itu bisa langsung atau tidak langsung. Tanggung jawab bersifat langsung, bila si pelaku sendiri

bertanggung jawab atas perbuatannya. Biasanya akan ten­jadi demikian. Tapi kadang-kadang orang bertanggung ja­wab secara tidak langsung. Contohnya, kalau anjing saya merusakkan barang milik orang lain, bukanlah anjing yang bertanggung jawab (sebab seekor anjing bukan makhluk bebas), melainkan saya sebagai pemiliknya. Sekurang-­kurangnya bila kejadian itu berlangsung di tempat umum. Jadi, di sini saya bertanggung jawab secara tidak langsung, sebab saya harus mengawasi gerak-gerik anjing saya di tempat umum. Tapi kalau seandainya orang masuk ha­laman rumah saya tanpa izin – dengan maksud mencuri atau maksud apa pun juga – dan digigit oleh anjing saya, maka saya tidak bertanggung jawab, karena orang itu tidak berhak masuk halaman rumah tanpa seizin tuan rumah. Demikian halnya juga dengan anak kecil. BiIa anak kecil melakukan sesuatu yang merugikan orang lain, orang tua­nya bertanggung jawab atas kejadian itu, karena anak itu sendiri belum bisa dianggap pelaku bebas. Secara tidak langsung orang tua atau pendamping lain bertanggung ja­wab, sebab mereka harus mengawasi anaknya.

Sejalan dengan perbedaan yang dikemukakan sebelum­nya dalam konteks hati nurani, di sini pun bisa dibedakan antara tanggung jawab retrospektif dan tanggung jawab prospektif. Tanggung jawah retrospektif adalah tanggung jawab atas perbuatan yang telah berlangsung dan segala konsekuensinya. Bila seorang apoteker telah memberi obat yang salah karena kurang teliti membaca resep dokter, maka ía bertanggung jawab. Bila kemudian ketahuan, Ia harus memperbaiki perbuatannya itu dengan memberi obat yang betul. Dan seandainya kekeliruannya tennyata mem­punyai akibat negatif, seperti misalnya penyakit pasien ber­tambah parah, ía harus memberikan ganti rugi seperlunya. Contoh tentang tanggung jawab prospektif ialah bahwa pagi hari ketika membuka apoteknya si apoteker bertang­gung jawab atas semua obat yang akan dijual hari itu. Tanggung jawab prospektif adalah tanggung jawab atas perbuatan yang akan datang. Dalam hidup sehari-hari kita lebih banyak mengalami tanggung jawab retrospektif, ka­rena biasanya tanggung jawab baru dirasakan betul-betul, bila kita berhadapan dengan konsekuensinya. Di sini pun kiasan “harus memberi jawaban” tampak dengan paling jelas. Sebelum perbuatan dilakukan, pelaku bersangkutan tentu sudah bertanggung jawab (dalam arti prospektif), tapi saat itu tanggung jawabnya masih terpendam dalam hati­nya dan belum berhadapan dengan orang lain. Baik untuk tanggung jawab retrospektif maupun untuk tanggung ja­wab prospektif berlaku bahwa tidak ada tanggung jawab, jika tidak ada kebebasan.

2.  Tingkat-tingkat Tanggung Jawab

Sudah kita lihat, kalau tidak ada kebebasan, tidak ada tanggung jawab juga. Tapi karena kebebasan bisa kurang atau lebih, demikian juga tanggung jawab ada tingkat-tingkatnya. Tentang perbuatan sejenis yang dilakukan oleh beberapa orang, bisa saja bahwa satu orang lebih bertanggung jawab daripada orang lain.

Mari kita memandang beberapa contoh di mana terlihat bahwa – tentang perbuatan yang kira-kira sama jenisnya – satu orang bertanggung jawab dan orang lain tidak ber­tanggung jawab, sedangkan orang lain lagi lebih atau ku­rang bertanggung jawab dibanding temannya. Semua contoh menyangkut kasus pencurian. Dengan “mencuri” kita mak­sudkan: mengambil barang milik onang lain tanpa izin. Yang terjadi dalam semua contoh ini adalah bahwa orang mengam­bil tas milik orang lain berisikan satu juta rupiah tanpa izin pemiliknya. Kita bisa membayangkan kasus-kasus berikut ini, lalu mempelajari derajat tanggung jawabnya.

(a)  Ali mencuri, tapi ia tidak tahu bahwa ía mencuri.

(b)  Budi mencuri, karena dia seorang kleptoman.

(c)  Cipluk mencuri, karena dalam hal ini ia sangka Ia boleh mencuri.

(d)  Darso mencuri, karena orang lain memaksa dia dengan mengancam nyawanya.

(e)  Eko mencuri, karena ía tidak bisa mengendalikan naf­sunya.

Tentang (a):

Ali mengambil tas milik orang lain berisikan uang satu juta rupiah, karena ia berpikir tas itu adalah tasnya sendiri. Maklumlah, warna dan bentuknya persis sama dengan tas yang menjadi miliknya. Ketika sampai di rumah dan mem­buka tasnya, barulah ia menyadari bahwa tas itu ternyata milik orang lain. Ia tidak bebas dan tidak bcrtanggung jawab dalarn rnelakukan perbuatan “pencurian” itu, karena ía tidak tahu bahwa ía mencuri (= bahwa tas itu milik orang lain). Dipandang dari luar, Ali rnemang mencuri (rnengambil milik orang lain tanpa izin), tapi ia tidak tahu bahwa ia “rnencuri’. Perbuatan itu tidak dilakukan dengan sengaja. Karena itu perbuatannya sebaiknya tidak disebut “pencurian”. Rupanya definisi yang kita berikan tentang mencuri belum lengkap. Seharusnya ditambah: dengan se­ngaja mengambil barang milik orang lain tanpa izin. Na­mun demikian, perbuatan si Ali kemudian bisa menjadi pencurian juga, tergantung reaksinya setelah mengetahui kekeliruannya. Bila ía membuka tasnya dan berpikir dalam hati “inilah sungguh anugerah dari surga!” dan untuk se­terusnya ía menganggap uang itu sebagai  miliknya, maka ía bertindak dengan bebas dan karena itu ia bertanggung jawab. Bisa dicatat lagi, kebebasan di sini eukup hesar, karena ía inempunyai waktu seluas-luasnva untuk mempertimbangkan apa yang akan diperbuatnva. Supaya tidak bertanggung jawab, ia harus melakukan sesuatu untuk meinbetulkan kekeliruannva. Mestinva ía rnelapor ke polisi atau dengan eara lain mencari pemilik yang berhak. Kalau tidak, ia bertanggung jawab atas kenyataan bahwa per­buatannya menjadi pencurian.

Tentang (b):

Budi juga mengambil tas berisikan uang milik orang lain, tapi ia menderita kelainan jiwa yang disebut “kleptomani”, yaitu ía mengalami paksaan batin untuk mencuri. Di sini tidak ada kebebasan psikologis, seperti sudah kita lihat sebelumnya, dan akibatnya ia tidak bertanggung jawab. Tapi perlu ditekankan lagi: supaya Budi tidak bebas dan tidak bertanggung jawab, haruslah perbuatannya sungguh-sung­guh berasal dari kleptomani. Seandainya, seperti tidak jarang terjadi, perbuatan yang berkaitan dengan kelainannya selalu menyangkut barang jenis tertentu saja, pakaian misalnya, tidak mustahil bahwa dalam mencuri uang ini ía mengambil keputusan yang bebas atau untuk sebagian bebas. Kalau begitu, ía bertanggung jawab juga, biarpun barangkali bobot tanggung jawabnya kurang dibanding orang yang “normal”.

Tentang (c):

Cipluk juga mengambil uang milik orang lain. Ia mem­buatnya dengan bebas, tapi dalam arti tertentu ía membuat­nya terpaksa juga. Cipluk ini seorang janda yang mempu­nyai lima anak yang masih kecil. Mereka sudah beberapa hari tidak dapat makan, karena uangnya habis sama sekali. Ia sudah menempuh segala cara yang dapat dipikirkan untuk memperoleh makanan yang dibutuhkan. Mengemis pun ía coba. Tapi sampai sekarang ía gagal terus. Pada suatu ketika kebetulan ía mendapat kesempatan emas un­tuk mencuri tas berisikan uang. Kesempatan ini tidak disia-­siakan. Uang yang dicuri itu cukup untuk membeli makan­an selama beberapa bulan. Ibu Cipluk berpendapat bahwa dalam hal ini ía boleh mencuri. Ia menghadapi konflik kewajiban. Di satu pihak ía wajib menghormati milik orang lain dan karena itu ía tidak boleh mencuri. Di lain pihak sebagai seorang ibu ía wajib memperjuangkan keselamatan anaknya. Ibu Cipluk berpendapat bahwa kewajibañ kedua harus diberi prioritas dan akibatnya dalam kasus ini ía boleh mencuri. Perlu diperhatikan bahwa perbuatannya di­lakukan secara bebas dan karena itu ía bertanggung jawab penuh atas perbuatannya. Tapi dipandang dari sudut etika, dalam kasus ini ía tidak bersalah.

Tentang (d):

Karena perawakannya pendek, Darso dipaksa oleh maji­kannya untuk masuk kamar seseorang melalui lobang kisi­-kisi di atas pintu, guna mengambil tas berisikan uang yang terdapat di situ. Kalau ia menolak, ía akan disiksa dan barangkali malah dibunuh. Darso tidak melihat jalan lain daripada menuruti penintah majikannya. Ia membuatnya terpaksa, sebab sebenarnya ía tidak rnau. Namun ía juga tidak ingin tertimpa ancaman majikannya. Dalam kasus ini ternyata Darso tidak bebas (dalam arti kebebasan moral) dan karena itu ía juga tidak bertanggung jawab atas per­buatannya.

Tentang (e):

Eko juga mencuri uang satu juta rupiah yang oleh pe­miliknya disimpan dalam sebuah tas. Pada ketika dapat dipastikan tidak ada orang yang melihat, ía mengambil tas itu dan langsung kabur. Si Eko sudah lama mencita-citakan akan mempunyai pesawat televisi berwarna. Tapi sampai sekarang uangnya tidak cukup. Karena pemilik tas itu le­ngah sesaat, ía bisa mewujudkan cita-citanya. Mulai hari itu ía sekeluanga dapat menikmati siaran televisi berwarna. Jadi, Eko tidak mencuri untuk merugikan pemilik uang itu. Maksudnya tentu tidak mencelakakan orang itu. Ia malah tidak tahu bahwa orang itu pedagang kecil yang dalam tas membawa hampir seluruh modalnya yang baru saja diam­bil dari bank. Eko hanya didorong oleh nafsunya mau memiliki pesawat televisi berwarna, sebagaimana sudah lama dimiliki oleh tetangga dan kenalan lain. Dengan mencuri uang itu Eko bertindak bebas dan karena itu ía her­tanggung jawab.

Tetapi dalam kasus Eko ini bisa juga terjadi bahwa ke­bebasannya dikurangi dan karena itu tanggung jawabnya akan dikurangi pula. Misalnya, Eko berasal dari keluarga pencuri profesional. Ayahnya mencari nafkah dengan mencuri. Demikian juga kakak-kakaknya. Sedari kecil ía sudah diajak oleh saudaranya untuk ikut serta dalam kegiatan jahat mereka. Mencuri bagi dia menjadi hal yang serba biasa. Ia hampir tidak bisa membayangkan cara hidup yang lain. Kalau latar belakang keluarga dan pendidikan Eko memang demikian, maka kebebasannya akan berkurang juga. Atau kita memilih variasi lain. Andaikan saja Eko kecanduan narkotika. Ia seolah-olah tidak bisa hidup, kalau tidak mendapat suntikan heroin secara teratur. Tidak mungkin lagi ía melawan dorongan kecanduan itu. Ia akan menempuh jalan apa saja untuk mendapat uang, agar bisa memenuhi kebutuhannya. Kalau begitu, Eko juga kurang bebas kalau ía mencuri dan karena itu juga kurang ber­tanggung jawab.

Menentukan bertanggung jawab tidaknya seseorang ada­lah hal yang tidak mudah. Kita semua akan sepakat bahwa seorang anak kecil berumur tiga tahun belum bisa ber­tanggung jawab atas perbuatannya. Tapi pada umur berapa ía mencapai kematangan psikis yang cukup, sehingga bisa dianggap bertanggung jawab? Tentu saja, proses mencapai kematangan psikis akan benlangsung lama dan berangsur-­angsur. Mustahillah mengandaikan bahwa pada suatu hari ía memenuhi semua syarat psikologis yang mengizinkan dia dianggap bertanggung jawab, sedangkan hari sebelum­nya belum. Hukum akan menentukan umur tententu di mana seorang muda dianggap bertanggung jawab. Umur legal itu ditentukan supaya ada kepastian. Dalam keadaan normal akan terjadi bahwa dari sudut etis orang muda su­dah bertanggung jawab lebih awal, sebelum mencapai umur legal yang telah ditetapkan. Dan sebelum ía ber­tanggung jawab sepenuhnya dari sudut etis, bisa dian­daikan bahwa ada tahap-tahap di mana ía bertanggung jawab untuk sebagian. Tapi sulit sekali untuk memastikan tingkat-tingkat tanggung jawab itu.

Pada orang dewasa juga kadang-kadang agak sulit untuk menentukan ada tidaknya tanggung jawab, apalagi ting­katan-tingkatan tanggung jawab. Sebenarnya hanya orang bersangkutan sendiri dapat mengetahui bahwa dalam suatu kasus ía bertanggung jawab dan sejauh mana ía bertang­gung jawab, walaupun di sini juga ada orang yang lebih optimistis dan orang yang lebih pesimistis tentang dirinya sendiri. Namun demikian, kerap kali ada tidaknya tanggung jawab perlu dipastikan juga oleh orang lain, khususnya pengadilan. Bila seseorang melakukan perbuatan yang secara obyektif dinilai kriminal (mencuri rnisalnya), narnun ía melakukan hal itu karena suatu  dorongan batin  yang tidak bisa diatasi (kleptomani, misalnya),  sehingga ia tidak bebas, maka ía tidak bertanggung jawab juga dan tidak akan dihukum. K1eptomani  adalah kelain yang  harus diberi terapi (kalau bisa), bukan hukuman. Bisa terjadi juga bahwa tanggung jawab seorang penjahat dikurangi karena untuk sebagian ía tidak hebas. Kalau begitu, ía tetap akan dihukum, tapi hukumannya akan lebih ringan Untuk men­dapat kepastian tentang ada tidaknya tanggung jawab atau tingkatan tanggung jawab, instansi kehakiman akan meng­gunakan jasa psikiatri. Dengan demikian para psikiater mendapat tugas yang penting dan sangat berat. Yang pa­ling sulit untuk dipastikan ialah apakah seseorang pada kenyataannya tidak melawan dorongan batinnya atau tidak bisa melawan dorongan batinnya. Dengan kata lain, yang paling sulit untuk dipastikan ialah perbedaan antara “Budi pada kenyataannya tidak melawan dorongan batinnya” dan “Budi tidak bisa melawan dorongan batinnya”

3.  Masalah Tanggung Jawab Kolektif

Yang dibicarakan sampai sekarang adalah tanggung ja­wab pribadi atau perorangan, artinya, tanggung jawah sese­orang atas perbuatannya. Di samping itu dalam etika sering kali diajukan pertanyaan apakah ada juga tanggung jawab kolektif atau tanggung jawab kelompok.  Pertanyaan ini dijawab dengan cara berbeda-beda. Beberapa etikawan me­nenima kemungkinan tanggung jawab kolektif, tapi lebih banyak menolaknya. Kadang-kadang kita mendapat kesan bahwa memang ada tanggung jawab kolektif. Salah satu contoh berkaitan dengan peristiwa yang barangkali paling menyedihkan yang pernah terjadi dalam sejarah olah raga modern. Akhir bulan Mei 1985 di stadion Heysel, Brussel, Belgia, terjadi perkelahian massal antara para suporter Se­buah klub sepak bola Inggris dan sebuah klub Italia dalam rangka pertandingan Piala Champions. Tragedi ini menelan 39 korban jiwa – semuanya warga-negara ltalia – dan 450 korban luka-luka berat dan ringan. Pemerintah Inggris di London merasa dirinya bersalah dan menawarkan ganti rugi untuk para korban. Dalam rangka peristiwa tragis ini rupanya seluruh bangsa Inggnis menenima tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh beberapa warganya.

Kasus yang sudah menjadi klasik dalam diskusi tentang tanggung jawab kolektif menyangkut peranan bangsa Jer­man – dan hal yang sama sebenarnya berlaku juga untuk bangsa Jepang – dalam Perang Duaia II (1940—1945). Sesu­dah perang selesai, mereka yang dianggap penjahat perang di Jerman diadili oleh pengadilan Nuremberg yang dise­lenggarakan oleh para sekutu. Tapi cepat sekali timbul pertanyaan apakah bangsa Jerman sebagai keseluruhan ti­dak harus dianggap bersalah atas kejadian-kejadian yang telah berlangsung waktu itu. Antara lain filsuf besar ber­kebangsaan Jerman yang tanpa ragu-ragu boleh dianggap bersih dari pencemaran nasional-sosialistis, Karl Jaspers (1883—1969), menulis buku tentang hal itu: Masalah keber­salahan. Sumbangan Pikiran tentang Masalah Jerman (1946).

Masalah ml memang kompleks sekali. Bangsa Jerman me­milih Hitler sebagai pemimpinnya melalui jalan demokratis. Dan ketika semakin kentara ia menempuh jalan pemerin­tahan yang memperkosa hak-hak asasi manusia dan meng­antar negaranya ke avontur peperangan kegila-gilaan, Jer­man sebagai bangsa tetap mengikuti dia. Tidak mengheran­kan bahwa seusai Perang Dunia II banyak orang berpen­dapat bahwa bangsa Jerman seluruhnya bertanggung jawab atas peristiwa-peristiwa dramatis yang telah terjadi.

Supaya diskusi tentang tanggung jawab kolektif ini dapat dijalankan dengan baik, perlu lebih dulu kita bertanya apa persisnya dimaksudkan dengan tanggung jawab kolektif. Dengan tanggung jawab kolektif tidak dimaksudkan pen­jumlahan tanggung jawab beberapa individu. Bukan mak­sudnya bahwa orang A bertanggung jawab di samping orang B, C, dan D. Sebab, tanggung jawab seperti itu hanya merupakan struktur lehih kompleks dari tanggung jawab pribadi dan tidak rnenimbulkan kesulitan khusus. Juga ti­dak dimaksudkan bahwa dalam suatu kelompok beberapa orang bertanggung jawab untuk sebagian, seperti misalnya dalam sebuah gang penjahat ada yang merencanakan, ada yang membantu dan ada yang melaksanakan tindak ke­jahatan. Juga tidak dimaksudkan bahwa banyak tindakan pribadi kita meinpunyai dampak sosial. Hal itu tidak mengherankan, sebab – akibat kodrat sosial manusia – per­buatan-perbuatan pribadi kita dengan banyak cara terjalin dengan kepentingan orang lain, bahkan dengan masyarakat sebagai keseluruhan. Yang dimaksudkan dengan tanggung jawab kolektif ialah bahwa orang A, B, C, D, dan seterus­nya, secara pribadi tidak bertanggung jawab, sedangkan mereka semua bertanggung jawab sebagai kelompok atau keseluruhan.

Kalau paham tanggung jawab kolektif harus dimengerti dengan demikian, maka sulit untuk menerima tanggung jawab moral yang kolektif. Mengapa? Karena sulit untuk diakui bahwa seseorang bisa bertanggung jawab atas per­buatan yang tidak dilakukannya. Di sini tetap berlaku dua syarat yang disebut dalam analisis awal tentang pengertian “tanggung jawab’: kecuali kasus tanggung jawab tidak lang­sung, saya hanya bertanggung jawab atas apa yang dise­babkan oleh saya dan dalam hal itu haruslah saya ber­tindak sebagai penyebab bebas. Terhadap apa yang tidak saya lakukan secara bebas, apalagi terhadap apa yang sama sekali tidak saya lakukan, saya tidak bertanggung jawab.

Sesudah penelitian mendalam, Karl Jaspers dalam bukunya yang sudah disebut menolak adanya tanggung jawab kolek­tif bagi seluruh bangsa Jerman. Pandangannya bisa di­setujui. Di sini pun harus ditandaskan bahwa tanggung jawab selalu dikaitkan dengan pelaku individual yang be­bas. Bisa saja bahwa jauh lebih banyak orang Jerman ber­tanggung jawab daripada mereka yang dihukum secara resmi di pengadilan Nuremberg atau dengan cara lain. Bisa juga bahwa banyak orang Jerman bertanggung jawab ka­rena pada saat kritis mereka menjadi pengecut dan memilih berdiam diri. Memang benar, orang dapat bertanggung ja­wab juga karena tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Dengan kata lain, orang dapat bertanggung ja­wab karena kelalaian, walaupun perlu diakui bahwa selalu lebih mudah post factum menuduh orang tentang- kelalaian daripada ketika situasi historis yang kompleks sedang ber­langsung. Bagaimanapun juga, tidak masuk akal bahwa suatu bangsa bertanggung jawab sebagai bangsa. Suka ti­dak suka, tanggung jawab selalu berkaitan dengan kebebas­an pribadi.

Tapi rupanya dengan itu diskusi tentang tanggung jawab kolektif belum selesai. Mengapa? Sering terlihat tanda-tanda tentang adanya tanggung jawab sernacam itu, antara lain dalam contoh-contoh yang disebut di atas. Tanda-tanda semacam itu tidak bisa dikesampingkan begitu saja. Kami berpendapat bahwa di sini perlu dibedakan dua hal. Di satu pihak tanggung jawab kolektif dalam arti yang se­benarnya. Tanggung jawab seperti itu tidak ada karena alasan-alasan yang sudah disebut. Bahkan ada etikawan yang berpendapat bahwa tanggung jawab kolektif merupa­kan paham yang berbahaya, karena bisa menyempatkan para penanggung jawab yang sesungguhnya untuk main tedeng aling-aling. Kami sendiri tidak mau terlalu mene­kankan aspek terakhir mi. Tapi di lain pihak harus dibeda­kan suatu rasa tanggung jawab kolektif. Rasa tanggung jawab seperti itu memang ada, bukan karena alasan-alasan etis melainkan karena alasan-alasan psikologis. Suatu ke­lompok terikat karena faktor-faktor afektif (famli atau bangsa yang sama), karena solidaritas (mempunyai tujuan yang sama) dan karena faktor-faktor sejarah serta tradisi. Karena itu suatu kelompok bisa merasa bertanggung jawah atas perbuatan beberapa anggotanya, biarpun mereka se­bagai kelompok tidak terlibat. Di sini bisa ditanyakan lagi apakah rasa tanggung jawab ini harus dinilai positif atau lebih baik dianggap saja netral dari sudut moral? Tanpa ragu-ragu bisa dijawab bahwa rasa tanggung jawab kolektif itu merupakan sesuatu yang baik dan terpuji. Sangatlah bagus, jika pemerintah Inggris memberi ganti rugi kepada korban drama Heysel di Brussel. Sebab, tidak bisa diharap­kan ganti rugi dari pelakunya, karena dalam situasi kacau balau begini tidak dapat dipastikan siapa yang berbuat apa. Hanya diketahui dengan pasti bahwa pelakunva adalah suporter Inggris. Dengan memberi ganti rugi pemerintah Inggris ingin menjaga nama baik bangsanya. Bila kesebelas­an mereka menjadi juara, tentu seluruh bangsa lnggris akan turut bergembira dan merasa bangga, hiarpun hanya bebherapa orang saja bersusah payah meraih kemenangan. Ke­gembiraan nasional seperti itu didasarkan atas solidaritas bangsa. Karena alasan solidaritas yang sama sangatlah ter­puji jika lnggris di sini menyatakan rasa tanggung jawab­nya pula, walaupun tanggung jawab moral dalam arti yang sebenarnya tidak ada.

  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: