Beranda > Tak Berkategori > Hukum Adat Bali “Matindih” dalam Pengangkatan Anak

Hukum Adat Bali “Matindih” dalam Pengangkatan Anak

Isi artikel ini di unduh dari situs ini, Klik saja disini
PENGANGKATAN anak menurut hukum adat Bali, mengacu kepada Peraturan (Paswara) Tanggal, 13 Oktober 1900 tentang Hukum Waris Berlaku bagi Penduduk Hindu Bali dari Kabupaten Buleleng, Dikeluarkan oleh Residen Bali dan Lombok (F.A.Liefrinck) dengan Permusyawarahan Bersama-sama Pedanda-pedanda dan Punggawa-punggawa.

Paswara ini pada awalnya hanya berlaku di Buleleng, tetapi sejak tahun 1915, juga diperlakukan untuk seluruh Bali Selatan. Pasal 11 ayat (1) menentukan sebagai berikut. “Apabila orang-orang tergolong dalam kasta manapun djuga jang tidak mempunjai anak-anak lelaki, berkehendak mengangkat seorang anak (memeras sentana) maka mereka itu harus mendjatuhan pilihannja atas seorang dari anggota keluarga sedarah jang terdekat dalam keturunan lelaki sampai deradjat kedelapan”. Dalam praktik kehidupan masyarakat adat di Bali (desa pakraman), pengangkatan anak juga perlu mendapat persetujuan seluruh warga desa pakraman melalui rapat (paruman) desa, dan baru dikatakan sah menurut hokum adat Bali setelah melaksanakan upacara paperasan.

Memperhatikan ketentuan di atas, tampak ada beberapa poin penting yang patut diperhatikan apabila pasangan suami istri ingin mengangkat anak, yaitu: (1). Anak yang diangkat berasal dari anggota keluarga sedarah terdekat (“kasta” yang sama), dalam garis keturunan laki-laki. (2) Perlu mendapat persetujuan keluarga dan desa pakraman. (3) Anak yang diangkat beragama Hindu.
Kalau dilihat dari sudut pandang hak asasi manusia atau sudut pandang masyarakat yang lain, persyaratan pengangkatan anak seperti digambarkan di atas, menimbulkan beberapa pertanyaan. (1). Kenapa pengangkatan anak harus berasal dari keturunan keluarga laki-laki, bukankah hal itu bertentangan dengan hak asasi manusia? (2). Lebih dari itu, apa pentingnya desa pakraman ikut campur urusan pengangkatan anak oleh keluarga tertentu? (3). Untuk apa memastikan agama calon anak angkat harus Hindu, bukankah masalah agama, masalah keyakinan itu adalah masalah pribadi seseorang?

Adanya persyaratan yang relatif ketat dalam pengangkatan anak menurut hukum adat Bali dibandingkan dangan ketentuan serupa berdasarkan hukum yang lainnya, terkait dengan swadharma dan spirit matindih. Seorang anak angkat yang diangkat anak sesuai dengan hukum adat Bali, memiliki kedudukan yang sama persis dengan anak kandung. Hal ini berarti, anak angkat harus melaksanakan kewajiban (swadharma) terhadap keluarga dan masyarakat, dan mendapatkan hak (swadikara) yang sama dengan anak kandung.

Kewajiban
Kewajiban terhadap keluarga dan masyarakat (desa pakraman) yang harus dilaksanakan, dapat dikelompokkan menjadi tiga. (1) Kewajiban yang berkaitan dengan aktivitas keagamaan sesuai dengan ajaran agama Hindu (parhayangan), (2) kewajiban yang berhubungan dengan aktivitas kemanusiaan (pawongan) dan kewajiban memelihara lingkungan (palemahan) baik itu untuk kepentingan keluarga maupun masyarakat. Kewajiban sosial-spiritual ini pada dasarnya adalah untuk meneruskan penauran (membayar hutang), yang dikenal dengan tri rna (tiga hutang), yang terdiri dari: (1) Dewa rna atau hutang jiwa kepada Tuhan. (2) Pitra rna atau hutang kehidupan kepada leluhur (orang tua). (3) Rsi rna atau hutang ilmu pengetahuan kepada orang-orang suci (termasuk guru). Hutang yang nyata (sekala), dibayar secara nyata dalam bentuk materi, sementara hutang gaib (niskala), “dibayar” dengan melaksanakan upacara agama sesuai dengan ajaran agama Hindu.

Kasta dapat diartikan sebagai struktur masyarakat yang bertingkat berdasarkan keturunan (wangsa) seperti di Bali (sudra, wesya, kesatria dan brahmana), atau bisa juga diartikan sebagai profesi atau jabatan (buruh, pengusaha, prajurit, presiden). Idealnya pasangan suami istri mengangkat anak yang berasal dari “kasta” yang sama. Apabila anak yang diangkat berasal dari “kasta” berbeda, cendrung menimbulkan rupa-rupa “penyakit” dalam keluarga dan masyarakat. Tindih, sutindih, matindih berarti sikap yang siap menerima (pageh) dalam suasana suka maupun duka. Sikap tindih muncul karena adanya ikatan sekala (pekerjaan sama, asal sama, kepentingan sama), ikatan niskala (agama yang sama), serta adanya ikatan sekala-niskala (keturunan kasta yang sama).

Keluarga akan menolak pengangkatan anak yang tidak berasal dari keturunan (laki-laki) kasta dan agama yang sama, karena tidak yakin anak yang diangkat dapat melaksanakan swadharma keluarga dan matindih terhadap keluarga angkatnya. Masyarakat (desa pakraman) akan menolak pengangkatan anak yang tidak berasal dari agama yang sama, karena tidak yakin anak yang diangkat itu dapat melaksanakan swadharma dan matindih terhadap desa pakraman.

* Wayan P. Windia

Kategori:Tak Berkategori
  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: